Indah Wahyuni : Kita Optimis Jatim Tidak Ada Desa Tertinggal di Tahun 2020

PAHLAWAN – Keinginan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar seluruh desa tertinggal di Jatim agar bebas pada 2020 nanti segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (APOD) Setdaprov Jatim Indah Wahyuni mengatakan pihaknya segera mengundang sejumlah dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bakorwil untuk koordinasi.

“Kami akan koordinasi menentukan desa mana saja. Kalau Bu Gubernur kemarin bilang masih ada 361 desa tertinggal di Jatim tentu beliau sudah pegang data dan kriterianya. Kami akan segera tindak lanjuti,” kata wanita yang akrab disapa Yuyun ini, Senin (9/9/2019).

Yuyun menambahkan nantinya ia akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim Mochammad Yasin. Selain itu ia juga masihg menunggu aspirasi  yang dibutuhkan masing-masing desa.

“Saya sudah ngomong dengan Pak Yasin terkait hal ini. Beliau bilang gak bisa kalau langsung memberikan bantuan keuangan, karena nanti akan banyak desa lain yang akan mengajukan juga,” jelas mantan Kabag Pemerintahan Umum pada Biro APOD.

Lebih lanjut Yuyun mengatakan konsep yang mungkin akan dilakukan adalah hibah sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya jika dari hibah tersebut sudah bisa lepas dari desa tertinggal maka akan diberikan bantuan keungan.

“Kalau hibah bisa macam-macam tidak hanya infrastruktur, sedangkan bantuan keuangan hanya untuk pembangunan infrastruktur karena untuk menggenjot masalah perekonomiannya. Padahal dengan adanya naiknya ekonomi akan ada kesenjangan baru. Nah kita akan sinergikan dengan menutup lubang-lubang kelemahan itu baru mengeluarkan bantuan keuangan,” paparnya.

Yuyun membeberkan ada 240 desa yang menerima bantuan keuangan pada 2019 ini. Dari jumlah tersebut, menurut Yuyun dibagi menjadi tiga tahap. Menurutnya tahap pertama diberikan kepada  77 desa dengan jumlah total Rp 24.350.000.000. Kemudian tahap kedua ada 134 desa senilai Rp 14.200.000.000.

“Sedangkan tahap ketiga baru diserahkan Oktober mendatang. Ada 29 desa yang terletak di sejumlah kabupaten/kota, Datanya kami sudah ada dan tinggal besarannya belum keluar,” katanya.

Menurut Yuyun untuk 361 desa tertinggal di Jatim akan digodok pada 2020 mendatang. Menurutnya Peraturan Gubernur terkait hal ini sudah diganti dan harus masuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Begitu ada usulan maka akan langsung kami bahas dan monitoring evaluasi. Kalau datanya sudah betul dan penggunaannya akan kami ajukan banggar masuk KUAPPAS.  Baru awal tahun anggaran tidak harus menunggu perubahan APBDes. Kalau desa sudah siap dengan APBDes nya tinggal kami serahkan kalau sudah digedok APBD. Bu Gubernur berpsan jangan banyak bagi-bagi, tapi lihat kebutuhan desa, sasar desa yang tertinggal. Ini berkaitan dengan kantong kemiskinan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menargetkan tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal. Pasalnya saat ini, masih ada 361 desa tertinggal. Data tersebut, berasal dari Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Tertinggal (Kemendes). Pada tahun 2018 lalu, ada 1.208 desa dari tertinggal menjadi berkembang. Dari jumlah itu, yang tersisa tahun 2019 sebanyak 361 desa yang tertinggal. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta gotong royong untuk mengentaskan dan memastikan tidak ada desa tertinggal di Jatim pada 2020. Bentuk dan caranya, disesuaikan dengan kondisi desa yang ditangani. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here