Harga Garam Anjlok, Petani Madura Geruduk Grahadi

SURABAYA – Puluhan petani garam Madura menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mereka berkeluh kesah soal harga garam yang kian hari kian merosot.

Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM) Muhammad Yanto mengatakan yang dikeluhkan petani garam adalah harga garam yang semakin anjlok. Menurutnya saat ini harga garam KW 3 Rp 400, KW 2 Rp 500 dan KW 1 Rp 600 perkilogramnya.

“Itu pun kalau beli, Perusahaan pengelola garam hanya menampung garam petani lokal pada hari Senin dan Kamis. Petani yang menjual pun jumlahnya dibatasi, diberi waktu bergiliran jadwal menjualnya,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Khofifah Senin (29/7/2019).

Yanto mengaku heran dengan anjloknya harga garam ini, pasalnya tahun 2018 perusahaan pemgelola garam masih mengambil harga Rp1600 perkilogram. Ia menilai regulasi tata niaga garam tidak diperhatikan oleh Pemerintah.

“Harga garam petani lokal ini murah karena impor. Jadi perusahaan pengelola garam ini memasukkan garam impor dan kemudian juga menampung garam lokal meskipun tidak banyak. Sehingga kami sulit membedakan mana yang lokal dan mana yang impor,” jelasnya.

Ia membantah kualitas garam petani lokal tidak memenuhi syarat. Yanto mengklaim berani bertanggung jawab kalau garam lokal ini memiliki kualitas yang bagus.

“Tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Gubernur kalau garam lokal ini bagus. Jangan terkungkung bahasanya importir bahwa kualitasnya rendah. Kami sudah memperbaiki diri dengan menggunakan tekonologi geo membranisasi yang membuat produksi garam petani lokal sudah baik,” paparnya.

Lebih lanjut Yanto mengatakan kalau Gubernur Khofifah berjanji menjembatani petani garam dan pemerintah pusat. Menurutnya tanggal 5 atau 6 Agustus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Manteri Perekonomian  akan datang ke Madura untuk melihat langsung petani garam.

“Yang perlu digaris bawahi kami menyikapi pernyataan pemerinyah jika garam impor tidak merembes ke pasar itu tidak benar. Kami tegaskan garam impor itu tidak merembes tapi tumpah di pasaran.

“Kenapa saya bilang begitu karena ada perusahaan pengelola garam yang sama sekali tidak pernah menyerap garam lokal tapi dia menjual garam di pasar. Artinya garam dari mana kalau bukan impor. Ini baru satu perusahaan, belum perusahaan lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Gunawan Saleh menagatakan pada prinsipnya tuntutannya para petani garam ini sama, yakni soal harga garam. Menurutnya Gubernur Khofifah sudah menyampaikan kepada Menko Maritim dan Menteri Perekonomian dalam mengatasi anjloknya garam.

“Ada upaya pemerintah pusat dengan menentukan HPP. Namun penentuan HPP itu harus mengubah Peraturan Presiden (Perpres) dan harus dimasukkan dalam kebutuhan pokok dan barang penting,” katanya.

Menurutnya dalam waktu dekat Gubernur Khofifah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim akan mengumpulkan para pemilik perusahaan pengelola garam. Gunawan mengatakan umumnya para pemilik perusahaan pengelola garam ini menolak dengan alasan bermacam-macam.

“Salah satunya ada yang bilang kalau kualitasnya turun. Saya pastikan kalau kualitas garam saat ini bagus. Berbeda dengan tahun 2017 lalu saat harga bagus banyak petani garam yang memanen garam sebelum masa panen. Kami berharap setelah pertemuan mendatang ada kesepakatan harga yang stabil. Tapi kalau ditanya terkait penanganan impor, saya tidak bisa jawab. Ini wewenang pusat,” pungkasnya. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here