Serapan Anggaran Pemprov : Bapenda Tertinggi, PU Cipta Karya Terendah

SURABAYA – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim patut dipertanyakan. Memasuki Triwulan ke 3, tepatnya hari per hari Jumat (26/7/2019) masih saja ada OPD yang serapan anggarannya rendah.

Data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur menyebut ada sejumlah pos anggaran di Pemerintah Provinsi Jatim yang serapannya berkategori merah atau rendah di bawah 12,5 persen. Yakni 5 SMK dan 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.

Kepala BPKAD Jatim Jumadi mengatakan ada 96 entitas yang meliputi  OPD, Unit Pelayanan Teknis (UPT),  UPT Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan non UPT BLUD seperti SMK. Ia mengatakan untuk nomor 1 – 48 serapannya berkategori hijau, Kemudian nomor 49 – 89 berkategori kuning. Sedangkan untuk nomor 90 – 96 berkategori merah.

“Rata-rata yang berkategori merah itu adalah SMK yang merah ada 5. Yakni SMKN 1 Kalibaru Banyuwangi, SMKN Pasuruan, SMKN 11 Malang, SMK5 Jember, dan SMKN 1 Glagah Banyuwangi. Ini tugas Dinas Pendidikan Jatim harus melakukan supervisi ketat, kenapa SMK lainnya bisa hijau kok ini merah,” jelasnya did depan sejumlah wartawan.

Jumadi mengatakan untuk OPD yang serapannya rendah atau kategori merah adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim. Serapan dinas ini hanya 15,45 persen. “Untuk cipta karya bisa juga berubah ke kategori hijau, karena perencanaan dan konstruksi satu tahun anggaran. Dinas ini mendapatkan anggarannya Rp 300 miliar lebih. Dan awal-awal biasanya Dinas ini hanya menyelesaikan perencanaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jumadi mengatakan ini jadi evaluasi pihaknya. Ia menambahkan akan melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar saat penganggaran perencanaan itu  bisa pada saat termin satu. Ia mengatakan hal ini bagian dari perbaikan. “Belanja paling besar terletak pada konstruksi. Riskannya kalau proses lelangnya tidak lancar,” katanya.

Saat ditanya apakah ada sanksi terhadap OPD yang serapannya rendah, Jumadi mengatakan harus melakukan percepatan termasuk melakukan komitmen triwulan akhir. Artinya target serapan itu harus masuk akal. “Dan ini akan diverifikasi oleh Pak Sekda. Selain itu langkah-langkah itu sudah kita siapkan melalui real time yang bisa diakses langsung. Nantinya peringatan terhadap OPD yang kategori merah bisa lewat japri,” jelasnya.

Diketahui untuk serapan yang paling bagus dilakukan oleh SMKN 4 Malang sebesar 67,85 persen. Kemudian untuk OPD dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar 56,55 persen, DPRD Jatim 53,26 persen dan Biro Humas 52,36 persen. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here