Fokus PKH Plus Adalah 10 Kabupaten di Jatim

SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa optimis angka kemiskinan di Jatim bisa diturunkan hingga dibawah rata-rata nasional 9,41 persen dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Padahal, per September 2018 tingkat kemiskinan di Jatim mencapai 10,85 persen atau setara 4,2 juta penduduk Jatim.

Optimisme orang nomor satu di Jatim itu semakin tinggi, mengingat berdasarkan data BPS dalam jangka waktu 6 bulan terakhir tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan yakni 0,48 persen. Padahal dalam kurun waktu 4,5 tahun sebelumnya penurunan kemiskinan di Jatim hanya sebesar 0,5 persen.

“Ini adalah penurunan kemiskinan tertinggi dalam 5 tahun terakhir sehingga ini akan menjadi fokus kami untuk melihat apa yang menjadikan penurunan kemiskinan ini cukup signifikan pada 6 bulan terakhir,” ujar Khofifah disela kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Pendamping dan Operator Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jatim tahun 2018, di Surabaya, Selasa (16/7/2019) malam.

Untuk akselerasi penurunan tingkat kemiskinan di Jatim, lanjut Khofifah, pihaknya juga sedang mengkonfirmasi kepada semua elemen yang bisa memberikan pendampingan secara efektif, terutama berbasis desa di 10 kabupaten yang status sosial ekonominya terendah

“Makanya salah satu yang menjadi fokus PKH Plus kedepan adalah 10 kabupaten yang secara kuantitatif masuk pada daerah yang kemiskinannya tertinggi secara kuantitatif itulah yang akan diintervensi program PKH Plus,” beber mantan Mensos RI ini.

Sekedar diketahui 10 daerah di Jatim yang secara kuantitatif status sosial ekonominya terendah adalah Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Probolinggo, Kab Sumenep, Kab Pamekasan, Kab Situbondo, Kab Bondowoso, Kab Jember, Kab Probolinggo dan Kab Bojonegoro.

“Kami juga ingin di saat yang sama melakukan pemberdayaan ekonomi di titik-titik itulah yang kita akan sinergikan dengan pihak swasta termasuk perusahaan-perusahaan,” ungkap Khofifah.

Ia menambahkan bahwa beberapa hari lalu sudah bertemu dengan salah satu company di Jatim yang sudah mulai jalan dengan desa-desa binaan. Bahkan beberapa tamu-tamu yang ke Pemprov Jatim juga mulai meminta mereka untuk ikut membangun desa binaan di titik-titik yang sudah ada.

“Kami sampaikan silahkan pilih dari 10 daerah yang miskin secara kuantitatif masuk 10 besar kita ingin supaya mereka melakukan intervensi dan para pendampin PKH Plus juga melakukan pendampingan di desa-desa yang ada di 10 Kabupaten yang secara kuantitatif kemiskinannya masuk 10 terbesar,” pinta ketum PP Muslimat NU ini.

Penggagas program PKH (Program Keluarga Harapan) saat memimpin Kementerian Sosial RI ini mengaku senang lantaran pola penanganan masalah kemiskinan yang dilakukan secara cash untuk mendistribusikan bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat juga dipakai referensi Bank Dunia untuk seluruh dunia yang menggunakan social security system program perlindungan sosial supaya mengikuti pola Indonesia.

“Itu adalah pola dengan e-money (elektrik money) atau elektrik Wallet atau cashless yang PKH plus juga seperti itu,” beber Khofifah Indar Parawansa.

Tidak cukup hanya itu, Gubernur Jatim juga malam ini akan membahas masalah kemiskinan bersama tim dari Bappenas dan tim dari TNP2K di gedung negara Grahadi. “Mereka siap memberikan pemaparan di Grahadi karena yang memberikan signifikansi penurunan kemiskinan tentu kita akan lebih fokus ke sana sehingga pada saatnya kemiskinan di Jatim bisa turun signifikan secara konsisten,” harap Khofifah.

Hasil dari pertemuan dengan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) itu nantinya akan langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan 10 Kabupaten yang secara kuantitatif 10 besar status sosial ekonomi terendah.

“Saya lebih sering dan lebih senang menggunakan bahasa lebih sotf, daerah 10 besar dengan sosial ekonomi terendah bukan miskin. Nanti saya akan konsolidasi dengan 10 kepala daerah tersebut hasil dari pertemuan ini,” pungkas Gubernur Jatim. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here