Penuhi KPK, Empat Bupati ini Laporkan LHKPN

SURABAYA – Hari ini Rabu (10/7/2019) jadwal Klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 4 Kepal Daerah. Pejabta setingkat bupati tersebut antara lain Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Bupati Jember Faida dan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin.

Pemeriksaan dilakukan oleh KPK di ruang Brawijaya lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin usai menjalani pemeriksaan mengatakan bahwa hal-hal yang ditanyakan oleh KPK adalah wajar-wajar saja yakni seputar jimlah harta kekayaan dan cara memperolehnya.

“Secara umum saya terakhir melaporkan LHKPN pada tahun 2016 lalu. Saat ini tinggal melengkapi saja apakah bertambah atau berkurang,” tegas Bupati yang baru dilantik menggantikan Emil Dardardak yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim.

Menurut Gus Ipin, sapaan akrab dari M Nur Arifin ini KPK bahkan lebih mengetahui adanya harat yang tidak diketahui oleh Bupati Trenggalek ini. “Ada sebidang tanah di sebuah desa yang ternyata itu adalah tanah sawah yang merupakan warisan dari bapak saya,” jelas pria asli Surabaya ini.

Yang dilakukan oleh KPK ini merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pejabat negara termasuk bupati. “Hal ini sangat membantu pejabat dalam hal transparansi bagi masyarakat. Masyarakat bisa menilai secara jelas bagaimana cara kita memperoleh harta tersebut, apakah harta yang kita peroleh sesuai dengan gaya hidup kita atau tidak, ini sangat membantu,” katanya lagi.

Dan untuk daerah Trenggalek Gus Ipin sudah punya program yang namanya Pojok Integritas dimana didalamnya pejabat bisa dibantu untuk melakukan pelaporan LHKPN. “Jadi pejabat yang akan melakukan pelaporan LHKPN bisa dibantdi Pojok Integritas dan akan dipandu oleh BKD dan Inspektorat,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here