Pengadilan Diminta Menegakkan Keadilan Bagi Investor

SURABAYA – Penegak hukum tidak boleh memandang remeh perkara-perkara penipuan baik dalam skala besar atau kecil. Semua harus mendapat porsi keadilan yang sama.

“Biasanya jika ada perkara penipuan dianggap biasa, sehingga tidak perlu diperhatikan. Padahal ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut kepastian hukum, ketenangan individu dan ekonomi,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Herlambang di Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Dari hasil pengamatan, selama ini banyak perkara penipuan yang masuk ranah perdata dianggap hal biasa, sehingga vonis yang dijatuhkan juga tidak membuat jera dan memenuhi rasa keadilan.

Menurutnya ini soal etika dan budaya saja dimana untuk itu harus dilakukan pembenahan. Setiap perkara harus mendapat perhatian serius dan keadilan yang sama dengan perkara lain. Adapun, dampak dari perkara penipuan adalah sangat besar.

Terlebih lagi jika menyangkut investasi, jika tidak ada keadilan kepercayaan akan turun. “Ini soal etika dan budaya, maka sebaiknya azas keadilan ditegakkan sehingga mereka yang berperakara tidak dirugikan,” katanya.

Sebagaimana diketahui Pengadilan Negeri Surabaya kini sedangkan menyidangkan Perkara Perdata No. 972/Pdt.G/2018/PN.SBY atas nama Penggugat Yozua Makes dan Tergugat Abdus Samad Effendi.

Menurut rencana Rabu (19/6/2019) Majelis Hakim akan memutus perkara tersebut. Pihak pengunggat berharap Majelis Hakim bijak dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan Penggugat. Perkara ini berawal tahun 2017, dimana Yozua Makes selaku Penggugat berkenalan pada Tergugat.

Setelah perkenalan tersebut, Tergugat yang mengetahui bahwa Penggugat merupakan seorang investor yang sedang mencari lahan untuk pengembangan investasinya kemudian menawarkan penjualan atas tanah seluas 1.027 m2 beserta seluruh bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 83, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Malang, Jawa Timur.

Saat pertemuan, Tergugat mengaku sebagai seorang cessor dari PT Bank Tabungan Negara (Persero). Atas apa yang dijanjikan, Tergugat kemudian menawarkan kepada Penggugat agar keseluruhan proses pelaksanaan peralihan atas Tanah Klojen bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Tergugat diminta menyerahkan uang titipan sebesar Rp 2.250.000.000,00. Tergugat menjanjikan proses pelaksanaan peralihan hak atas Tanah Klojen, akan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tanggal penanandatanganan akta. Akan tetapi, Tergugat sama sekali tidak merealisasikan apa yang telah dijanjikan.

Selama proses persidangan Tergugat telah mengakui bahwa keseluruhan uang titipan sebesar Rp 2.250.000.000,00 telah sepenuhnya diterima oleh Tergugat. Namun faktanya Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Akibatnya, Penggugat kemudian memohon pengembalian atas seluruh uang titipan berdasarkan ketentuan di dalam Akta. Alih-alih mengembalikan seluruh uang titipan, Tergugat justru menyerahkan bilyet giro kosong kepada Penggugat. Hal itu telah mengakibatkan Penggugat melaporkan Tergugat di Polda Metro Jaya, dimana atas laporan tersebut Penyidik pada Polda Metro Jaya telah menetapkan Tergugat selaku Tersangka atas tindak pidana penipuan, penggelapan, dan/atau pencucian uang.

Saat dimintakan klarifikasinya tentang perkara tersebut, Pihak Pengadilan Negeri Surabaya tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun. Adapun, Randolph Siagian selaku kuasa Penggugat menyatakan ”Fakta adanya pengakuan dan penetapan Tersangka telah mengakibatkan Gugatan kami terbukti secara terang benderang. Perkara ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Surabaya dalam melindungi kepentingan bagi investor yang hendak berinvestasi di Jatim. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here