Ratusan Pejabat Pemprov Jatim Belum Lapor LHKPN

SURABAYA – Pejabat Pemprov Jatim yang belum melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  ternyata masih banyak. Ratusan pejabat setingkat eselon II dan III diminta untuk segera melengkapi LHKPNnya.

Meski tidak ada sanksi administratif tetapi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sudah menjadi komitmen keterbukaan antara Pemprov Jatim dan KPK.

“Dulu hanya eselon II saja. Tapi sekarang sudah turun setingkat mulai eselon III harus buat LHKPN,” tandas Anom Surahno, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim di kantornya, Rabu (13/3/2019).

Dikatakan Anom, sebagai pejabat negara soal LHKPN sudah menjadi kewajiban. Artinya, sistem keterbukaan seorang pejabat bukan menjadi hal yang tabu.

Karena itu, lanjut Anom, tidak perlu malu-malu mengisi LHKPN. Dan juga tidak perlu menutup-nutupi soal kekayaan yang dimiliki.

“Buat apa ditutup-tutupi. Kalau memang hartanya segitu, ya laporkan saja segitu. Tidak perlu ditambah-tambahi. Apalagi dikurangi,” ujar Anom, yang mengaku sudah mengirim LHKPN ke KPK RI.

Secara rinci, pejabat eselon II di Pemprov Jatim jumlahnya mencapai 64 orang. Sedang eselon III yang “wajib” membuat LHKPN hanya 67 orang.

“Tidak semua eselon III harus bikin LHKPN. Hanya kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) beberapa dinas saja,” paparnya.

Ditambahkan dia, BKD telah menyiapkan tim khusus pendamping pejabat eselon II dan III yang hendak mengisi lembar LHKPN.

“Tapi mereka sendiri yang mengisi. Kita hanya membantu mengarahkan bagaimana cara membuka dan mengisi LHKPN yang sekarang sudah online,” pungkas Anom. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here